Soal Polemik Tanah Kantor DPC,  Gotas : Bupati Imron Jangan Pura-pura Lupa

CIREBON - Tokoh senior PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, H. Tasiya Soemadi al Gotas mengaku aneh membaca berita di media atas pernyataan Bupati Cirebon yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, H. Imron terkait kepemilikan tanah kantor DPC.

Gotas meyakinkan persoalan tanah kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon sudah dibicarakan sejak tahun 2021. 

Baca juga: Rusdi Masse: Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Morowali Perlu Kehati-hatian

"Silahkan dikroscek, pada 17 Desember 2021 ada pertemuan antara saya dengan Pak Imron dan Ibu Hj. Wahyu Tjiptaningsih. Pertemuan dihadiri Ketua DPD, Pak Ono, Sekretaris DPD, Pak Ketut dan Sekretaris DPC, Mba Sofie. Dalam pertemuan itu, soal kantor DPC menjadi kewajiban Pak Imron dan Bu Ayu selaku Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon. Pak Ono juga mengakui tanah DPC milik saya, " ungkap Gotas.

Ketika itu, lanjutnya, bupati mengaku ada uang Rp 90 juta. Gotas pun menanyakan uang sebesar itu untuk apa. Bila untuk membayar tanah DPC, tentu tidak sesuai nilainya.

Baca juga: Mapenaling Lapas Permisan Nusakambangan Seksi KPLP

Beberapa hari kemudian, Gotas diundang ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon. Saat itu, bupati minta dilakukan pengukuran.

Pengukuran pun dilakukan dengan disaksikan Sekretaris DPC, Sofie. Bupati Imron kembali menanyakan berapa harga tanah kantor DPC, seraya minta agar jangan mahal-mahal.

Baca juga: Gerebek Judi Sambung Ayam, Empat Orang Dimintai Keterangan Polisi

"Kalau dalam pemberitaan di media-media Pak Imron bilang tidak tahu, mengaku baru di PDI Perjuangan dan belum ada pembicaraan, mungkin karena faktor sudah tua. Pak Imron jadi pelupa, " tegas dia.

Gotas menantang untuk dikroscek dengan ketua DPD, sekretaris DPD, sekretaris DPC dan wakil bupati, tentang pertemuan pada Desember 2021 serta pengukuran tanah.

Baca juga: Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Ambil Mapenaling WBP Baru Lapas Permisan

Sebelumnya, viral di media-media Gotas "menyegel" kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah Desa Cempaka, Kecamatan Talun. 

Langkah itu dilakukan karena tanah kantor DPC merupakan milik Gotas yang dikuatkan dengan sertifikat atas nama istrinya yang bernama Rachma Supriatin.

Baca juga: Poempida: IDCTA Promosikan Dekarbonisasi

Selama ini, Gotas menyebut tanah itu tidak disewakan atau dikontrak. Ia pun ingin mengambil haknya dengan menjual tanah tersebut.

"Tanahnya mau saya jual saja, ada yang berminat membeli, " katanya.